KUISIONER KASUS KORUPSI

Kuisioner Kasus Korupsi dimata masyarakat

No	PERTANYAAN	1	2	3	4	5
	Sifat tamak manusia membuat seseorang melakukan tindak pidana korupsi	STS	TS	TT	S	SS
	Korupsi disebabkan karena moral seseorang yang kurang kuat dalam menghadapi godaan	STS	TS	TT	S	SS
	Seseorang tergoda melakukan korupsi karena penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar	STS	TS	TT	S	SS
	Adanya kebutuhan hidup yang mendesak, seseorang dapat melakukan tindak pidana korupsi	STS	TS	TT	S	SS
	Korupsi dapat disebabkan karena gaya hidup konsumtif dan bermewah-mewahan	STS	TS	TT	S	SS
	Sesorang melakukan tindak pidana korupsi karena tidak mau bekerja keras atau bermalas-malasan	STS	TS	TT	S	SS
	Ajaran agama yang kurang diterapkan secara benar berakibat pada seseorang berani melakukan tindak pidana korupsi	STS	TS	TT	S	SS
No	PERTANYAAN	1	2	3	4	5
	Kurang adanya teladan dari pimpinan pemerintah menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi	STS	TS	TT	S	SS
	Korupsi terjadi karena tidak adanya kultur pemerintahan  yang benar	STS	TS	TT	S	SS
	Sistem akuntabilitas yang kurang memadai memberi peluang untuk melakukan korupsi	STS	TS	TT	S	SS
	Manajemen yang tidak transparan cenderung menutupi korupsi di dalam instansi pemerintah	STS	TS	TT	S	SS
	Adanya korupsi disebabkan karena Birokrasi yang panjang dan berbelit-belit	STS	TS	TT	S	SS
	Pelayanan publik yang rendah memberi peluang untuk melakukan korupsi.	STS	TS	TT	S	SS
	Korupsi disebabkan karena lemahnya sistem pengendalian instansi pemerintah	STS	TS	TT	S	SS

No	PERTANYAAN	1	2	3	4	5
1.	Peraturan perundang-undangan yang monolistik dan menguntungkan kerabat menjadi peluang untuk melakukan korupsi	STS	TS	TT	S	SS
2.	Kualitas perundang-undangan yang tidak memadai menyebabkan korupsi tinggi	STS	TS	TT	S	SS
3.	Tidak adanya sosialisasi perundang-undangan memberi peluang bagi seseorang untuk melakukan korupsi	STS	TS	TT	S	SS
4.	Seseorang melakukan korupsi karena sanksi yang dijatuhkan sangat ringan	STS	TS	TT	S	SS
5.	Korupsi terjadi karena penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu	STS	TS	TT	S	SS
6.	Lemahnya bidang evaluasi dan revisi perundang-undangan menyebabkan korupsi semakin tinggi	STS	TS	TT	S	SS
7.	Belum adanya Perda kebebasan informasi dan tatacara penyampaian aspirasi memberi peluang melakukan korupsi	STS	TS	TT	S	SS

No	PERTANYAAN	1	2	3	4	5
1.	Korupsi terjadi karena masyarakat lemah dalam melakukan pengawasan	STS	TS	TT	S	SS
2.	Korupsi merajalela karena lembaga pengawas tidak independen	STS	TS	TT	S	SS
3.	Lemahnya pengawasan dari partai membantu pejabat melakukan korupsi	STS	TS	TT	S	SS
4.	Media lemah dalam memberikan kontrol terhadap jalannya kepemerintahan sehingga korupsi terus berjalan	STS	TS	TT	S	SS
5.	Korupsi disebabkan karena tidak ada mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan	STS	TS	TT	S	SS
6.	Korupsi terjadi karena DPRD lemah dalam mengawasi kinerja eksekutif	STS	TS	TT	S	SS
7.	Lembaga peradilan yang tidak independen membuat seseorang berani melakukan  korupsi	STS	TS	TT	S	SS

No	PERTANYAAN	1	2	3	4	5
1.	Kenaikan pajak dan retribusi yang tidak wajar  merupakan bagian dari tindak pidana korupsi	STS	TS	TT	S	SS
2.	Korupsi bisa berbentuk pemberian dana perimbangan (DAU & DAK) yang tidak proporsional	STS	TS	TT	S	SS
3.	Adanya korupsi disebabkan karena manipulasi dan meninggikan harga pada pos belanja rutin	STS	TS	TT	S	SS
4.	Adanya pos titipan dari dinas atau unit kerja lain adalah bagian dari tindak pidana korupsi	STS	TS	TT	S	SS
5.	Pemberian honor kepada petugas atau unit kerja tertentu bagian dari tindak pidana korupsi	STS	TS	TT	S	SS
6.	Modus tindak pidana korupsi biasanya dilakukan dengan cara memperbesar jumlah anggaran	STS	TS	TT	S	SS
7.	Biaya perjalanan dinas dari berbagai sumber merupakan tindak pidana korupsi apalagi untuk tujuan perjalanan yang sama	STS	TS	TT	S	SS
8.	Pengeluaran yang tidak wajar atas kegiatan tertentu merupakan bentuk tindak pidana korupsi	STS	TS	TT	S	SS
9.	Bentuk tindak korupsi bisa berupa pengeluaran anggaran yang tidak sesuai dengan prioritas pembangunan	STS	TS	TT	S	SS
10.	Belanja publik yang tidak dilandasi dengan ukuran/indikator kinerja yang jelas merupakan tindak pidana korupsi	STS	TS	TT	S	SS
11.	Tindak pidana korupsi bisa berupa penganggaran proyek yang lebih dari satu kali dalam satu tahun anggaran	STS	TS	TT	S	SS
12.	Biaya administrasi proyek dapat dijadikan pendapatan	STS	TS	TT	S	SS

Analisis.

1. Populasi Target :  Rakyat Indonesia
2. Kerangka Sample : Masyarakat Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Karawang.
3. Unit Sample : Kuisioner disebar kepada masyarakat yang berumur 20-59 tahun dan berpendidikan terakhir dari SLTA sampai S3.
4. Penentuan Ukuran Sample : dalam penentuan ukuran sample peneliti yakin bahwa 95%  data yang ada dapat terpenuhi dengan toleransi 5%.
5. Metode Pemilihan Sample : Metode pemilihan sample dilakukan secara acak atau dengan menggunakan probabilitas, yang memungkinkan banyak kemungkinan yang terjadi.
6. Skala Pengukuran : skala pemgukuran bersifat rasio yang menyatakan kategori, peringkat, jarak, serta perbandingan.
7. Metode Pengukuran sikap : Metode pengukuran sikap bersifat kognitif yang berarti kesadaran seseorang terhadap pengetahuannya terhadap kuisioner atau penelitian yang dilakukan.
8. Skala : Skala yang digunakan pada kuisioner ini berjenis likert yang menyatakan kuisioner berisikan pertanyaan atau pilihan sangat tidak setuju, tidak setuju, tengah-tengah, setuju, sangat setuju.

Referensi : http://www. eprints.undip.ac.id/24295/1/M